Sistem Akuntansi di Amerika Serikat

TUGAS SOFTSKILL
SISTEM AKUNTANSI DI AMERIKA KELOMPOK
AMERIKA

1. Andi Erdiawan
2. Steve Wisnu P
3. Victor Heumasse
4. Santoso Permadi
5. Ahmad Saeful B

Sistem Akuntansi di Amerika Serikat

Pendahuluan

Amerika serikat atau biasa disingkat USA (United States of America) adalah negara adidaya yang mempunyai pengaruh sangat besar pada abad ini. Pengaruh dan kekuatan amerika serikat mencangkup hampir semua lini di dalam kehidupan internasional. Hal ini menjadikan amerika sebagai salah patokan atau acuan standar bagi negara-negara lain.

Secara singkat negara amerika serikat adalah negara berbentuk republic konstitusional federal dalam artian terdiri dari negara-negara bagian atau state yang membentuk satu kesatuan. Amerika serikat terdiri dari lima puluh negara bagian dan satu distrik federal pada awalnya merupakan bagian dari koloni Inggris yang akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776. Berdasarkan geografinya amerika termasuk ke dalam lima negara dengan luas wilayah terbesar selain didukung oleh luas wilayah jumlah penduduk amerika merupakan peringkat ketiga terbanyak kombinasi ini merupakan salah satu modal amerika dalam menjadi negara adidaya.

Menurut data PBB amerika merupakan salah satu negara maju pasca industry dengan perekonomian termaju, dimana tingkat PDB (Produk Domestik Bruto) pada tahun 2010 masuk ke dalam peringkat keenam di dunia dan perkiraan PDB pada tahun 2012 sekitar 15.6 triliun USD.

Perekonomian Amerika Serikat

Tingkat perekonomian amerika serikat merupakan yang terbesar di dunia dimana nilai nominal PDB mencapai 15,8 triliun USD pada tahun 2012 kurang lebih seperempat dari PDB nominal dunia. System perekonomian yang dianut oleh amerika serikat adalah model ekonomi campuran meskipun demikian system demikian ada juga yang menyebutnya sebagai system ekonomi kapitalis campuran.

Kemajuan perekonomian amerika serikat di dukung juga oleh sumber daya alam yang melimpah dimana AS merupakan salah satu negara produsen minyak bumi dan gas alam terbesar selain itu faktor kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang professional.

Beberapa hal diatas memunculkan amerika sebagai salah satu negara yang memimpin dalam bidang perekonomian misalnya saja pasar financial amerika khususnya pasar saham yang terletak di New York merupakan pasar saham terbesar dalam hal kapitalisasi pasar. Selain itu sekitar 60% cadangan mata uang global diinvestasikan dalam bentuk dollar yang merupakan mata uang AS.

Perkembangan Akuntansi di Amerika Serikat

Sebagai negara yang mempunyai tingkat perekonomian tertinggi amerika serikat menciptakan sendiri mengenai standar akuntansi sebagai salah satu cara untuk mengatur kegiatan perekonomian yang terjadi di negaranya. Standar akuntansi yang diterapkan di amerika tidak saja menjadi pedoman bagi akuntan di negara tersebut tapi juga diadaptasi oleh berbagai negara di dunia.

Penetapan standar yang berlaku di amerika diatur oleh badan swasta yaitu FASB (Financial Accounting Standards Boards). FASB mempunyai tugas untuk menerapkan standar yang dapat diterapkan dan berlaku secara umum bagi akuntan dalam melaksanakan tugasnya. FASB sendiri dibentuk oleh SEC (Securities and Exchange Commission) yang merupakan badan federal yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan hukum mengenai perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan saham pada bursa efek.

Di amerika serikat sendiri dilakukan pengujian dan analisa mengenai prinsip dan teori akuntansi yang berkembang melalui empat fase utama yaitu:

1.      Fase Kontribusi Manajemen

Fase ini berlangsung dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1933 dimana pada fase ini munculnya pengaruh manajemen dalam pembentukan prinsip-prinsip akuntansi yang diakibatkan oleh naiknya jumlah pemegang saham dan peranan dominan dari korporasi industry. Dengan munculnya pengaruh manajemen atau ketergantungan inisiatif dalam manajemen mengakibatkan munculnya berbagai konsekuensi diantaranya adalah teknik akuntansi yang ada tidak memiliki dukungan teoritis karena berdasarkan manajemen sendiri, perbedaan perlakuan teknik akuntansi dari perusahaan yang berbeda untuk masalah yang sama dan penghindaran dari masalah kompleks dan solusi berdasarkan kebijakan yang dianut.

Munculnya konsekuensi tersebut mengakibatkan beberapa hal misalnya dalam bidang penentuan biaya overhead dalam kos produk menjadi isu utama seiring dengan alokasi kos produk yang realistis, meningkatnya investasi pada mesin-mesin dan kebutuhan modal untuk jangka panjang. Pendapat The American Institute of Accountants (AIA) menentukan bahwa tidak ada kos penjualan, beban bunga dan biaya administrasi yang dimasukkan dalam kos overhead pabrik. Perselisihan tentang akuntansi kos bunga dipandang sebagai konflik antara teori entitas (entity) dan kepemilikan (proprietary).

Peristiwa penting yang muncul dalam fase ini diantaranya adalah tahap awal harmonisasi antara akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan dengan diakuinya pendapatan bersih atas dasar periode akuntansi dan metode akuntansi yang digunakan dalam pembukuan pajak.

2.      Fase Kontribusi Institusi

Pada fase yang dimulai dari tahun 1933 sampai 1959 ditandai oleh timbulnya badan/institusi dan peningkatan peranannya dalam pengembangan prinsip akutansi diantaranya adalah:

()          Dibentuknya SEC oleh kongres pada tahun 1934 yang bertugas melaksanakan berbagai peraturan investasi

()          Adanya usulan agar The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) mulai melakukan kerjasama dengan bursa saham sehingga standar yang ditetapkan dalam laporan keuangan dapat sesuai dengan eksekutif perusahaan dan akuntan sesuai dengan praktek yang ada.

3.      Fase Kontribusi Profesional

Komite Khusus tentang Program Riset mengusulkan pembubaran CAP dan departemennya yang diterima oleh AICPA kemudian didirikan Accounting Principle Board (APB) dan The Accounting Research Division (ARD) untuk meneliti isu-isu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. APB kemudian menerbitkan berbagai pendapat untuk membahas isu-isu kontroversial , namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga APB diserang dan dikritik karena opini yang bersifat kontroversial termasuk tentang akuntansi pensiun, alokasi pajak penghasilan, kredit pajak investasi, akuntansi untuk penggabungan usaha dan goodwill.

4.      Fase Politisasi

Keterbatasan asosiasi professional dan manajemen dalam merumuskan teori akuntansi mendorong diadopsinya pendekatan yang lebih deduktif dan politis. Dalam situasi tersebut FASB mengindikasikan proses penetapan standar akuntansi sebagai proses demokratik.

Kualifikasi dan Regulasi di Bidang Akuntansi di Amerika Serikat

Seperti yang sudah dijelaskan diatas regulasi di amerika serikat diatur oleh badan swasta dalam hal ini FASB yang dibentuk oleh badan pemerintah (SEC). Selain membuat aturan atau regulasi FASB juga memberikan sertifikasi kepada akuntan yang berpraktik di amerika serikat. Akuntan yang melakukan kegiatan prakteknya di amerika serikat dapat dibagi menjadi :

·         CPA atau Certified Public Accountant

·         CIA atau Certified Internal Auditor

·         CMA atau Certified Management Auditor

Perbedaan diantara ketiganya terletak pada jenis sertifikasi dalam hal jenis-jenis jasa yang ditawarkan

Sertifikasi	Dikeluarkan oleh	Keterangan
CPA	Negara bagian tempat kedudukan yang bersangkutan berupa ijin untuk menawarkan jasa auditing kepada publik	Selain menawarkan jasa audit juga menawarkan jasa akuntansi perpajakan, bantuan litigasi dan konsultasi keuangan lainnya
CIA	Institute of Internal Auditor	Diberikan kepada kandidat yang lulus dalam empat bagian ujian
CMA	Institute of Management Accountant	Diberikan kepada kandidat yang dinyatakan lulus dalam empat bagian ujian dan memenuhi pengalaman praktek tertentu berdasarkan ketentuan IMA

Badan Standar Akuntansi di Amerika Serikat

Badan Standar Akuntansi di Amerika Serikat	Penjelasan
AICPA (American Institute of Certified Public Accountant)	Suatu organinsasi profesional di bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya akuntan publik terdaftar (certified public accountants). Organisasi ini menerbitkan jurnal bulanan The journal of accountancy dan berpengaruh kuat bagi perkembangan prinsip-prinsip akuntansi serta norma pemeriksaan di AS.
FASB (Financial Accounting Standards Boards)	Organisai yang memberikan panduan standar untuk pelaporan keuangan. Misi dari FASB adalah untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan untuk bimbingan dan pendidikan masyarakat, termasuk emiten, auditor dan pengguna informasi keuangan.
SEC (Security and Exchange Commission)	Lembaga independen pemerintah AS yang memegang tanggung jawab utama menegakkan hukum federal efek dan mengatur industri efek, pasar saham dan bangsa pilihan bursa, dan efek elektronik lainnya.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Amerika

Standar akuntansi yang berlaku di amerika serikat lebih dikenal dengan nama GAAP (General Accepted Accounting Principal) atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Sejarah mengenai pembentukan standar akuntansi di amerika serikat sendiri dimulai oleh pembentukan AICPA atau American Institute of Certified Accountant Public oleh SEC kemudian pada tahun 1939 dibentuklah komite prosedur akuntansi yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Prinsip  Akuntansi tahun 1951. Dewan Prinsip Akuntansi digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) di bawah pengawasan Yayasan Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Dewan Pertimbangan.Organisasi-organisasi lain yang terlibat meliputi Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), terbentuk tahun 1984, dan Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas (PCAOB).

Sekitar tahun 2008 FASB mengeluarkan revisi Standar Akuntansi FASB yang menata ulang ribuan GAAP ke sekitar 90 topik akuntansi.

Laporan Keuangan di Amerika Serikat

Ada delapan tipe atau jenis laporan keuangan yang terdapat di amerika serikat. Kedelapan laporan keuangan tersebut adalah:

1.      Laporan Manajemen

2.      Laporan Auditor Independen

3.      Laporan Keuangan Primer

4.      Diskusi Manajemen dan Analisis Hasil Operasional dan Kondisi Keuangan

5.      Penjelasan Mengenai Kebijakan Akuntansi dengan Dampak Paling Kritis pada Laporan Keuangan

6.      Catatan Atas Laporan Keuangan

7.      Perbandingan Data Laporan Keuangan Selama 5 atau 10 Tahun

8.      Data Triwulan Terpilih

Sarbanes Oxley Act 2002 atau SOX

Kejadian skandal keuangan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti Enron, Worldcom dan perusahaan lainnya mengakibatkan kongres amerika mengambil langkah untuk menetapkan suatu Undang-undang keuangan baru untuk memulihkan kembali kepercayaan public. Sehingga pada tanggal 30 Juli 2002 ditetapkanlah Sarbanes-Oxley Act atau SOX penetapan undang-undang keuangan baru ini bisa dibilang merupakan perubahan terbesar dalam pengaturan pengelolaan perusahaan dan pelaporan keuangan sejak penetapan undang-undang keuangan pada tahun 1933 dan 1934. Peraturan keuangan baru ini terdiri dari 130 halaman yang terbagi menjadi 11 bab dimana peraturan ini berlaku secara efektif mulai 15 November 2004 untuk perusahaan dengan float melebihi USD 75 juta dan 15 Juli untuk perusahaan lainnya.

PCAOB atau Publik Company Accounting Oversight Board

Pembentukan PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) adalah amanat dari Sarbox. PCAOB dibentuk untuk mengawasi proses penyusunan, pemeriksaan dan pelaporan laporan keuangan perusahaan publik di Amerika Serikat.

Opini Kasus Pelanggaran Hukum yang Diawali oleh Pelanggaran Etika

Etika atau ethikos dalam bahasa yunani secara harfiah berarti timbul dari kebiasaan adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika tidak bisa dilepaska dari kehidupan manusia karena etika berasal dari keterikatan manusia dengan lingkungannya dimana keterikatan tersebut tampak pada kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dengan perilaku yang bersifat etis yang dimilikinya. Perilaku etis manusia itulah yang mendasari munculnya etika sebagai sebuah ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang baik dan buruk dalam kehidupannya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998) merumuskan pengertian etika dalam tiga arti sebagai berikut:

• Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral.
• Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
• Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat.

Menurut Profesor Robert Saloman, Etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi yaitu:

• Etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika.
• Etika merupakan hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku manusia.

Etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut, tentunya tidak akan terlepas dari tindakan-tindakan tidak etis. Tindakan tidak etis yang dimaksudkan di sini adalah tindakan melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan tersebut. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan tidak etis dalam sebuah perusahaan menurut Jan Hoesada (2002) adalah:

• Kebutuhan Individu.

Kebutuhan individu merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindakan-tindakan tidak etis. Contohnya, seseorang bisa saja melakukan korupsi untuk mencapai kebutuhan pribadi dalam kehidupannya. Sebuah keinginan yang tidak terpenuhi itulah yang memancing individu melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis.

• Tidak ada pedoman

Tindakan tidak etis bisa saja muncul karena tidak adanya pedoman atau prosedur-prosedur yang baku tentang bagaimana melakukan sesuatu.

• Perilaku dan kebiasaan individu

Tindakan tidak etis juga bisa muncul karena perilaku dan kebiasaan individu, tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu tersebut berada.

• Lingkunga tidak etis

Suatu lingkungan dapat mempengaruhi orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut untuk melakukan hal serupa. Lingkungan tidak etis ini terkait pada teori psikologi sosial, di mana anggota mencari konformitas dengan lingkungan dan kepercayaan pada kelompok.

• Perilaku atasan

Jika atasan yang terbiasa melakukan tindakan tidak etis, dapat mempengaruhi orang-orang yang berada dalam lingkup pekerjaannya untuk melakukan hal serupa. Hal itu terjadi karena dalam kehidupan sosial sering kali berlaku pedoman tidak tertulis bahwa apa yang dilakukan atasan akan menjadi contoh bagi anak buahnya.

Dalam kenyataan di masyarakat kegiatan pelanggaran etika yang terjadi juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Salah satu contoh kasus pelanggaran hukum yang diawali oleh pelanggaran etika bisa kita lihat dalam kasus mantan ketua mahkamah konstitusi Akil Mochtar. Berikut ini adalah kutipan berita yang diambil dari situs pikiran rakyat."

"JAKARTA, (PRLM).- Berdasarkan hasil pengumpulan bukti-bukti dan keterangan saksi yang dilakukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), bekas ketua MK Akil Mochtar terbukti melakukan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.
Beberapa pelanggaran yang dilakukan Akil, yaitu bersama keluarga, ajudan, dan sopirnya sering bepergian ke luar negeri tanpa memberitahukan kepada Sekretariat Jenderal MK, termasuk ke Singapura pada 21 September lalu.
Selain itu, Akil memiliki mobil mewah Toyota Crown Athlete yang tidak terdaftar di Ditlantas Polda Metro Jaya.
Untuk menyamarkan kepemilikannya atas barang mewah, Akil memiliki mobil mewah Mercedes Benz S350 yang diatasnamakan sopirnya berinisial DYN.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memecat dengan tidak hormat Akil Mochtar karena terbukti telah melakukan sembilan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim MK.
Keputusan pemecatan yang bersifat final dan mengikat itu dibacakan dalam sidang MKMK yang berlangsung terbuka untuk umum di Lantai 11 Gedung MK, Jln. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2013).
Dalam proses persidangan, MKMK juga menemukan bukti bahwa Akil memerintahkan panitera MK untuk mengeluarkan surat putusan MK terkait pelaksanaan putusan perkara hasil pilkada Kab. Banyuasin.
Kemudian, Akil melanggar etika hakim konstitusi karena mengadakan pertemuan dengan anggota DPR yang berinisial CHN di ruang kerja hakim pada 9 Juli 2013. Sebagai hakim konstitusi, Akil juga terbukti menggunakan kewenangannya untuk menetapkan pembagian penanganan perkara pada panelnya lebih banyak daripada panel lainnya.
Tiga kesalahan etika lainnya yang dilakukan Akil yaitu memiliki dana yang tersimpan di 15 rekening bank dan lima rekening istrinya dengan lalulintas transaksi yang tidak wajar.
Dalam rekeningnya itu, ada transaksi yang dilakukan STA selaku kuasa hukum para pihak berperkara dan pihak-pihak lain melalui setoran tunai dan transfer antarbank.
MKMK juga menyebutkan pelanggaran etik lain yang dilakukan Akil yaitu karena menyimpan narkotika berupa tiga linting ganja utuh dan satu linting ganja bekas pakai, dua buah pil inex masing-masing berwarna ungu dan hijau di ruang kerjanya."

Berdasarkan rangkuman berita tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pelanggaran etika yang dilakukan mantan ketua mahkamah konstitusi sebagai seorang hakim tidak seharusnya memihak kepada salah satu pihak akan tetapi kenyataannya akil mochtar dalam menyidangkan kasus tersebut cenderung bias atau memihak kepada salah satu pihak. Pelanggaran etika ini disusul dengan pelanggaran hukum yaitu dalam penerimaan uang suap dari salah satu pihak agar dapat dimenangkan dalam pengadilan perkara.


Sumber :

• http://marthinzarra.blogspot.com/
• http://id.wikipedia.org/wiki/Etika
• http://www.pikiran-rakyat.com/node/257092

 

 

tugas review jurnal

Review Jurnal

Comparing the Ethics Codes: AICPA and IFAC

(Institute's efforts focus on codifying and aligning rules with international standards.)

BY CATHERINE ALLEN, CPA

OCTOBER 2010

Sebelum membahas lebih dalam mengenai jurnal yang berjudul “comparing the ethics codes: AICPA and IFAC” atau dalam bahasa Indonesia “Perbandingan kode etik: AICPA dan IFAC” kita harus lebih dahulu mengenal apa yang dimaksud dengan AICPA dan IFAC. AICPA adalah singkatan dari American Institute of Certified Public Accountant yang bertugas untuk menentapkan standard dan kode etik bagi akuntan sedangkan IFAC atau International Federation of Accountants yang mempunyai tugas untuk membuat standar internasional pada etika, auditing dan assurance, pendidikan akunting, dan akuntansi sector public. Yang menjadi latar belakang dalam penulisan jurnal ini adalah berdasarkan pengamatan di lapangan telah terjadi peningkatan yang tajam terhadap kegiatan audit multinasional khususnya yang dilakukan oleh firma akuntan di Amerika. Peningkatan ini berarti banyak CPA yang melakukan jasa mereka menggunakan standar dari IFAC. Dimana langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang auditor adalah dengan memahami  IFAC’s International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) juga dengan AICPA Code of Professional Conduct (AICPA Code). Dimana ketika terjadi perbedaan spesifkasi maka anggota harus patuh terhadap standar yang lebih ketat yang  berlaku. 

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang ada yaitu:

1.    Apakah ada perbedaan yang mengakibatkan perbedaan pengaplikasian kode standar antara AICPA dan IESBA?

Tujuan penelitian

1.    Mengetahui beberapa perbedaan kode standar antara AICPA dan IESBA dan mengetahui bagaimana pengaplikasian antara kedua standar tersebut.

Pembahasan

1.    Dalam IESBA dan AICPA standar kode terdapat banyak persamaan jika dibandingkan dengan perbedaan meskipun beberapa perbedaan yang ada sangat signifikan contohnya dalam perbedaan antara keduanya adalah dalam  IESBA standar kode dibagi menjadi tiga bagian yaitu; bagian A berlaku untuk semua akuntan professional, bagian B berlaku hanya untuk seseorang dalam akuntansi public dan bagian C berlaku pada orang di dalam bisnis atau dengan kata lain semua orang yang tidak termasuk dalam praktek public. Sedangkan AICPA tidak membagi prinsip dan aturan dengan cara ini. Sedangkan dalam persamaan antara IESBA dengan AICPA adalah bahwa keduanya membahas topic mengenai independensi, kecermatan, kerahasiaan, dan kebenaran dalam melaporkan informasi.

2.    Principle vs Rules, dalam pengaplikasiannya IESBA lebih sering direferensikan sebagai kode yang berbasis prinsip sedangkan AICPA lebih berdasarkan kepada aturan. Meskipun demikian hal ini tidak sepenuhnya benar karena IESBA tidak mengandung peraturan secara de facto.

3.    Perbedaan dalam pendekatan, IESBA menggunakan ‘conseptual framework approach’ untuk melakukan evaluasi etika yang dilakukan secara menyeluruh dalam kodenya sedangkan AICPA hanya menggunakan pendekatan ini apabila peraturan tidak mengarahkan kepada situasi.

4.    Perbandingan Independensi, pada kode IESBA didiskusikan mengenai beberapa hal yang merupakan materi independensi yang tidak terdapat dalam peraturan independensi AICPA contoh yang termasuk adalah dalam Long Association of Senior Personnel (Including Partner Rotation) with a Client dan juga dalam hal Fees—Relative Size.

Kesimpulan

1.    Standar kode dalam IESBA dan AICPA mempunyai lebih banyak persamaan dibandingkan dengan perbedaan.

2.    Baik IESBA maupun AICPA dalam hal pengaplikasian mempunyai beberapa perbedaan dan persamaan meskipun demikian sebagian besar perbedaan yang ada tidak mempengaruhi pengaplikasian keduanya.

3.    Standar kode IESBA mendiskusikan beberapa hal penting dalam hal independensi.

 

Sumber: http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2010/Oct/20103002

Reinventing Goverment-part 2

Pemerintahan yang kompetitif

Perbedaan antara pemerintahan yang kompetitif dan pemerintahan dengan model monopoli adalah pada pemerintahan yang kompetitif tidak hanya berperan dalam pemberian pelayanan tapi juga berperan sebagai penyuntik sifat persaingan atau kompetitif ke dalam pelayanan. Pada model lama pemerintah yang hanya berperan sebagai pelayan tidak hanya menyebabkan sumber daya pemerintah menjadi habis terkuras tetapi juga menyebabkan pelayanan yang diberikan semakin berkembang melebihi kemampuan pemerintah yang menghasilkakn buruknya kualitas dan efektifitas pelayanan yang dilakukan. Dengan menyuntikan dan mengembangkan sifat kompetitif di antara masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah yang lain dalam pelayanan public sehingga akan mengakibatkan terjadinya efisiensi, tanggung jawab dan terbentuknya lingkungan yang inovatif selain itu sifat kompetisi juga akan memaksa monopoli pemerintah atau swasta untuk merespon segala kebutuhan pelangganya karena kompetisi menghargai inovasi dan membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai negeri.

Pemerintahan yang digerakan oleh misi

Dalam pemerintahan yang digerakan oleh misi bertujuan untuk mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan dalam artian pemerintah yang berjalan atas aturan akan tidak efektif dan kurang efisien, dikarenakan pekerjaan menjadi lamban dan bertele-tele. Organisasi public ditopang oleh dua hal yaitu anggaran atau dana dan peraturan berdasarkan pengamatan organisasi entrepreneulial umumnya cederung meminimalkan peraturan dan memfokuskan kepada tujuan utama dimana pada organisasi entrepreneurial membiarkan manajer menentukan jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan apabila tujuan dan misi yang akan dicapai jelas. Dibandingkan dengan sistem lama yang menekankan kepada peraturan sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran.

Sisi positif lain yang dapat dicapai dari pmerintahan yang digerakan oleh misi adalah lebih efisien, inovatif, fleksibel dan mempunyai semangat yang lebih tinggi dibandingkan dengan model lama dikarenakan pemberian keleluasaan kepada pegawai dalam mencapai misi organisasi.

Pemerintah yang berorientasi hasil

Pada pemerintah yang berorientasi kepada hasil pemerintah berfungsi untuk membiayai hasil bukan masukan. Dalam hal ini apabila lembaga pemerintah dibiayai berdasarkan masuka maka akan sedikit sekali alasan mereka untuk bekerja keras apabila jika dibiayai dengan hasil atau outcome maka mereka akan menjadi osesif pada prestasi. Tanpa orientasi hasil pemerintah birokratis cenderung jarang dalam mencapai keberhasilan.

Pemerintahan yang berorientasi pelanggan

Dalam pemerintahan yang berorientasi pelanggan maka pemerintah diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Disini pemerintah dapat belajar dari sector bisnis yaitu apabila pemerintah tidak dapat focus dan perhatian kepada masyarakat maka masyarakat tidak akan pernah pusa dengan pemerintah. Dalam sistem ini pemerintah haruslah tanggap kepada kebutuhan masyarakat karena masyarakat ditempatkan sebagai pelanggan yang diperhatikan kebutuhannya. Keunggulan pada sistem yang berorientasi kepada pelanggan adalah dapat memaksa pemberi jasa untuk bertanggung jawab kepada pelanggan, tidak boros dikarenakan pasokan disesuaikan dengan permintaan dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi keadilan.

Pemerintahan wirausaha

Dalam pemerintahan wiraswasta pemerintah harus menghasilkan ketimbang membelanjakan     Artinya, sebenarnya  pemerintah  mengalami  masalah  yang  sama  dengan  sektor  bisnis,  yaitu keterbatasan akan keuangan, tetapi mereka berbeda dalam respon  yang diberikan. Salah satu contohnya adalah dengan menetapkan biaya untuk public service dan dana yang didapatkan akan digunakan untuk inovasi pada bidang pelayanan public yang lain sehingga pemerintah mampu menciptakan nilai tambah dan menjamin hasil meskipun dalam situasi keuangan yang sulit.

 Pemerintah yang antisipatif

Dalam pemerintahan tradisional yang birokratif yang cenderung memusatkan penyediaan jasa untuk memerangi masalah cenderung membuat pemerintah kehilangan kapasitas dalam memberikan respon atas masalah-masalah yang muncul. Sikap ini harus diubah agar menjadi pola pencegahan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang semakin kompleks di masyarakat.

Pemerintahan desentralisasi

Pada pemerintahan desentralisasi dari hierarki menuju partisipasi kerja. Pemerintahan sentralisasi cenderung berhasil bila komunikasi antar lokasi masih lamban dan pekerja public belum terdidik sekarang ini keadaan sudah berubah  informasi  dan  teknologi  sudah  mengalami  perkembangan  pesat,  komunikasi antar daerah yang terpencil bisa mengalir seketika, banyak pegawai negeri yang terdidik dan kondisi berubah dengan kecepatan yang luar biasa, maka pemerintahan desentralisasilah yang paling diperlukan. Sekarang sudah saatnya keputusan harus dibagi kepada lebih banyak orang yang memungkinkan keputusan dibuat ke bawah atau pada pinggiran ketimbang mengkonsentrasikan pada pusat atau level atas.

Pemerintah yang berorientasi pasar

Dalam pemerintahan yang berorientasi pasar pemerintah didorong untuk mendokrak perubahan melalui pasar artinya, daripada  beroperasi  sebagai  pemasok  masal  barang  atau jasa tertentu, pemerintahan atau organisasi publik  lebih baik berfungsi sebagai fasilitator dan pialang  dan  menyemai  pemodal  pada  pasar  yang  telah  ada  atau  yang  baru  tumbuh. Pada pemerintahan entrepreneur pemerintah tidak lagi berusaha untuk mengotrol lingkungan akan tetapi lebih kepada strategi inovatif untuk membentuk lingkungan agar kekuatan pasar berlaku. Strategi yang digunakan  adalah  membentuk lingkungan sehingga pasar dapat beroperasi dengan efisien dan menjamin kualitas hidup dan kesempatan ekonomi yang sama.

Sumber:

1. 10 PRINSIP MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI (Perspektif David Osborne Dan Ted Gaebler Tentang Pelayanan Publik) oleh Drs. Mahmun Syarif Nasution M.AP
2. http://www.jstor.org/stable/3381012.

Reinventing Goverment-part 1

Reinventing Government

“what have you change that has changed everything else ?”

Pernyataan dari david Osborne dan ted gaebler diajukan dalam karyanya tentang reinventing government yang berjudul “Reinventing Government : How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector”. Mengenai pengertian tentang Reinventing government menurut david Osborne adalah dengan mewirausahakan birokrasi akan tetapi pengertian mewirausahakan ini tidak berfokus kepada keuntungan akan tetapi yang dimaksud dengan mewirausakan birokrasi ini bertujuan kepada keoptimalan suatu pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakatnya.

Teori tentang reinventing government sendiri sebenarnya adalah pembaruan dari teori yang telah muncul yaitu teori tentang “The Old Public Management” dimana reinventing government termasuk ke dalam teori tentang the new public management. Reinventing Government sendiri merupakan teori yang mengkritisi dan memperbaiki konsep-konsep mengenai optimalisasi di lingkungan birokrasi agar sesuai dengan kemajuan yang terjadi pada saat ini.

Awal dari munculnya teori Reinventing government adalah akibat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Amerika karena buruknya system yang ada. David Osborne berpendapat bahwa system pada pemerintah amerika adalah suatu system yang buruk hal ini juga didorong dengan fakta bahwa banyaknya orang yang mendukung system tersebut. System yang dimaksud oleh Osborne adalah system anggaran atau budget system yang menyediakan insentive untuk pemborosan anggaran. Osborne berpendapat bahwa sudah seharusnya sistem tersebut diganti agar dapat meningkatkan performa pemerintah sendiri dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya Osborne menjelaskan bahwa langkah pertama untuk melakukannya adalah dengan melakukan identifikasi terhadap masalah secara garis besar, kenapa pemerintah menjadi begitu tidak efektif dan mebengkak (dalam hal anggaran) ?. Jawabannya sederhana hal ini terjadi karena pemerintah melakukan bisnis dan kegiatannya dalam model yang telah lama usang atau telah ketinggalan zaman. Contoh konkrit menurut Osborne adalah pada pendidikan public yang sebenarnya bekerja dengan sangat baik ketika pertama kali dibuat akan tetapi sekarang dunia telah berubah dan sangat disayangkan sector public terlalu sering tidak ikut berubah sesuai dengan perkembangan dunia. Pendekatan pada model lama yang cenderung dilakukan dari atas ke bawah dalam sistem hierarki dengan banyaknya aturan dan regulasi.

Seiring dengan perubahan dunia sistem lama tersebut seharusnya mulai ditinggalkan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang ini. Keadaan dunia sekarang dimana terjadi perubahan pada masyarakat yang diakibatkan tidak hanya pada perubahan teknologi tapi juga perubahan social. Pada lingkungan yang mulai berubah ini maka sistem lama yang berupa birokrasi dari atas ke bawah atau top down bureaucratic yang memonopoli standarisasi jasa menjadi tidak efektif. Untuk menjadi sistem efektif yang dibutuhkan adalah suatu sistem yang ramping, cepat, responsive kepada konsumen mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi secara konstan dan juga mampu meningkatkan produktifitas secara terus menerus. Atau dengan kata lain sistem perlu bersifat seperti entrepreneur bukan secara birokrat.

Akan tetapi sistem yang berdasarkan kepada prinsip atau asas entrepreneurial tidak berarti hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan karena kata entrepreneurial mempunyai makna yang jauh lebih luas dimana perbedaan mendasarnya adalah bahwa seorang entrepreneur adalah orang yang mengalihkan sumber daya dari suatu area atau bidang yang mempunyai produktifitas rendah dan hasil yang minimal ke area dengan produktifitas tinggi dan hasil yang lebih tinggi. Pengaplikasian entrepreneurial ke dalam berbagai bidang yang ada mulai dari sector public, nonprofit dan private sector merupakan hal yang dapat dilakukan oleh seorang manager public. Hal yang menjadi tantangan adalah tentang mengenai bagaimana cara pengaplikasian entrepreneurial ke dalam kegiatan sector public.

Sekarang ini pertanyaan yang terus muncul adalah bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara mengubah sistem birokratik menjadi sistem yang berprinsip entrepreneurial?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Ted Gaebler dan David Osborne melakukan perjalanan selama hamper 5 tahun berkeliling mencari organisasi public entrepreneurial dan menanyakan pertanyaan yang sederhana “ what have you change that has changed everything else?”.

Berdasarkan pengalaman itu mereka menemukan sepuluh prinsip dasar tentang bagaimana struktu suatu organisasi public entrepreneurial dan melakukan perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari monopolis menjadi kompetisi, dari mekanisme birokratif ke mekanisme pasar, dari pendanaan berdasarkan input ke pendanaan berdasarkan hasil yang dicapai. Sepuluh prinsip yang ditemukan oleh Osborne dan gaebler tidak wajib harus ada pada satu organisasi akan tetapi, berdasarkan fakta yang ada di lapangan kebanyakan organisasi entrepreneurial setidaknya ada enam prinsip yang digunakan pada praktiknya.

Catalytic Government / Pemerintahan Katalis

Merupakan prinsip pertama, yang menjadi dasar adalah pemerintah katalis dimana apabila pemerintahan diibaratkan sebagai perahu maka pemerintah harusnya menjadi orang yang mengarahkan dibandingkan mengayuh perahu tersebut agar bergerak. Pada pemerintahan dengan model lama untuk menyelesaikan masalah birokrasi dibuat dan diisi oleh pegawai yang bekerja sebagai tenaga sipil dan mereka yang melakukan layanan jasa public. Pemerintahan dengan model entrepreneurial lebih berkonsentrasi kepada kebijakan-kebijakan strategis (dengan kata lain mengarahkan) daripada disibukan dengan hal-hal teknis yang bersifat pelayanan (mengayuh). Dalam upaya mengarahkan tentu diperlukan beberapa kriteria diantaranya adalah pemerintah membutuhkan tenaga orang yang mampu melihat seluruh visi dan mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bersaing dalam mendapatkan sumber daya begitu juga dengan mengayuh dibutuhkan seseorang yang sunguh-sunguh memfokuskan kepada suatu misi dan melakukannya dengan baik. Dari kombinasi antara keduanya inilah maka akan didapat suatu pemerintah entrepreneurial yang diharapkan dapat mecapai tujuan utama.

Pemerintahan milik rakyat

Dalam prinsip ini pemerintah diharapkan sebagai bagian yang memberi wewenang ketimbang melayani. Yang dimaksud disini adalah pemerintah harusnya adalah sebagai badan yang menumbuhkan inisiatif masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat,kelompok persaudaraaan dan organisasi social. Hasil yang didapat dari pemerdayaan ini adalah agar diharapkan masyarakat memiliki iklim partisipasi aktif dalam mengontrol pemerintah sehingga akan muncul rasa bahwa pemerintah adalah milik rakyat. Tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah meskipun telah didorong kepada masyarakat (berupa kepemilikan dan kontrol) tidak menjadikannya hilang atau berakhir pemerintah tetap mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan telah terpenuhi.