Jumat, 29 November 2013

tugas review jurnal



Review Jurnal
Comparing the Ethics Codes: AICPA and IFAC
(Institute's efforts focus on codifying and aligning rules with international standards.)
BY CATHERINE ALLEN, CPA
OCTOBER 2010
Sebelum membahas lebih dalam mengenai jurnal yang berjudul “comparing the ethics codes: AICPA and IFAC” atau dalam bahasa Indonesia “Perbandingan kode etik: AICPA dan IFAC” kita harus lebih dahulu mengenal apa yang dimaksud dengan AICPA dan IFAC. AICPA adalah singkatan dari American Institute of Certified Public Accountant yang bertugas untuk menentapkan standard dan kode etik bagi akuntan sedangkan IFAC atau International Federation of Accountants yang mempunyai tugas untuk membuat standar internasional pada etika, auditing dan assurance, pendidikan akunting, dan akuntansi sector public. Yang menjadi latar belakang dalam penulisan jurnal ini adalah berdasarkan pengamatan di lapangan telah terjadi peningkatan yang tajam terhadap kegiatan audit multinasional khususnya yang dilakukan oleh firma akuntan di Amerika. Peningkatan ini berarti banyak CPA yang melakukan jasa mereka menggunakan standar dari IFAC. Dimana langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang auditor adalah dengan memahami  IFAC’s International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) juga dengan AICPA Code of Professional Conduct (AICPA Code). Dimana ketika terjadi perbedaan spesifkasi maka anggota harus patuh terhadap standar yang lebih ketat yang  berlaku. 
Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang ada yaitu:
1.    Apakah ada perbedaan yang mengakibatkan perbedaan pengaplikasian kode standar antara AICPA dan IESBA?
Tujuan penelitian
1.    Mengetahui beberapa perbedaan kode standar antara AICPA dan IESBA dan mengetahui bagaimana pengaplikasian antara kedua standar tersebut.
Pembahasan
1.    Dalam IESBA dan AICPA standar kode terdapat banyak persamaan jika dibandingkan dengan perbedaan meskipun beberapa perbedaan yang ada sangat signifikan contohnya dalam perbedaan antara keduanya adalah dalam  IESBA standar kode dibagi menjadi tiga bagian yaitu; bagian A berlaku untuk semua akuntan professional, bagian B berlaku hanya untuk seseorang dalam akuntansi public dan bagian C berlaku pada orang di dalam bisnis atau dengan kata lain semua orang yang tidak termasuk dalam praktek public. Sedangkan AICPA tidak membagi prinsip dan aturan dengan cara ini. Sedangkan dalam persamaan antara IESBA dengan AICPA adalah bahwa keduanya membahas topic mengenai independensi, kecermatan, kerahasiaan, dan kebenaran dalam melaporkan informasi.
2.    Principle vs Rules, dalam pengaplikasiannya IESBA lebih sering direferensikan sebagai kode yang berbasis prinsip sedangkan AICPA lebih berdasarkan kepada aturan. Meskipun demikian hal ini tidak sepenuhnya benar karena IESBA tidak mengandung peraturan secara de facto.
3.    Perbedaan dalam pendekatan, IESBA menggunakan ‘conseptual framework approach’ untuk melakukan evaluasi etika yang dilakukan secara menyeluruh dalam kodenya sedangkan AICPA hanya menggunakan pendekatan ini apabila peraturan tidak mengarahkan kepada situasi.
4.    Perbandingan Independensi, pada kode IESBA didiskusikan mengenai beberapa hal yang merupakan materi independensi yang tidak terdapat dalam peraturan independensi AICPA contoh yang termasuk adalah dalam Long Association of Senior Personnel (Including Partner Rotation) with a Client dan juga dalam hal Fees—Relative Size.
Kesimpulan
1.    Standar kode dalam IESBA dan AICPA mempunyai lebih banyak persamaan dibandingkan dengan perbedaan.
2.    Baik IESBA maupun AICPA dalam hal pengaplikasian mempunyai beberapa perbedaan dan persamaan meskipun demikian sebagian besar perbedaan yang ada tidak mempengaruhi pengaplikasian keduanya.
3.    Standar kode IESBA mendiskusikan beberapa hal penting dalam hal independensi.
 
Sumber: http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2010/Oct/20103002

Sabtu, 02 November 2013

Reinventing Goverment-part 2

Pemerintahan yang kompetitif
Perbedaan antara pemerintahan yang kompetitif dan pemerintahan dengan model monopoli adalah pada pemerintahan yang kompetitif tidak hanya berperan dalam pemberian pelayanan tapi juga berperan sebagai penyuntik sifat persaingan atau kompetitif ke dalam pelayanan. Pada model lama pemerintah yang hanya berperan sebagai pelayan tidak hanya menyebabkan sumber daya pemerintah menjadi habis terkuras tetapi juga menyebabkan pelayanan yang diberikan semakin berkembang melebihi kemampuan pemerintah yang menghasilkakn buruknya kualitas dan efektifitas pelayanan yang dilakukan. Dengan menyuntikan dan mengembangkan sifat kompetitif di antara masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah yang lain dalam pelayanan public sehingga akan mengakibatkan terjadinya efisiensi, tanggung jawab dan terbentuknya lingkungan yang inovatif selain itu sifat kompetisi juga akan memaksa monopoli pemerintah atau swasta untuk merespon segala kebutuhan pelangganya karena kompetisi menghargai inovasi dan membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai negeri.
Pemerintahan yang digerakan oleh misi
Dalam pemerintahan yang digerakan oleh misi bertujuan untuk mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan dalam artian pemerintah yang berjalan atas aturan akan tidak efektif dan kurang efisien, dikarenakan pekerjaan menjadi lamban dan bertele-tele. Organisasi public ditopang oleh dua hal yaitu anggaran atau dana dan peraturan berdasarkan pengamatan organisasi entrepreneulial umumnya cederung meminimalkan peraturan dan memfokuskan kepada tujuan utama dimana pada organisasi entrepreneurial membiarkan manajer menentukan jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan apabila tujuan dan misi yang akan dicapai jelas. Dibandingkan dengan sistem lama yang menekankan kepada peraturan sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran.
Sisi positif lain yang dapat dicapai dari pmerintahan yang digerakan oleh misi adalah lebih efisien, inovatif, fleksibel dan mempunyai semangat yang lebih tinggi dibandingkan dengan model lama dikarenakan pemberian keleluasaan kepada pegawai dalam mencapai misi organisasi.
Pemerintah yang berorientasi hasil
Pada pemerintah yang berorientasi kepada hasil pemerintah berfungsi untuk membiayai hasil bukan masukan. Dalam hal ini apabila lembaga pemerintah dibiayai berdasarkan masuka maka akan sedikit sekali alasan mereka untuk bekerja keras apabila jika dibiayai dengan hasil atau outcome maka mereka akan menjadi osesif pada prestasi. Tanpa orientasi hasil pemerintah birokratis cenderung jarang dalam mencapai keberhasilan.
Pemerintahan yang berorientasi pelanggan
Dalam pemerintahan yang berorientasi pelanggan maka pemerintah diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Disini pemerintah dapat belajar dari sector bisnis yaitu apabila pemerintah tidak dapat focus dan perhatian kepada masyarakat maka masyarakat tidak akan pernah pusa dengan pemerintah. Dalam sistem ini pemerintah haruslah tanggap kepada kebutuhan masyarakat karena masyarakat ditempatkan sebagai pelanggan yang diperhatikan kebutuhannya. Keunggulan pada sistem yang berorientasi kepada pelanggan adalah dapat memaksa pemberi jasa untuk bertanggung jawab kepada pelanggan, tidak boros dikarenakan pasokan disesuaikan dengan permintaan dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi keadilan.
Pemerintahan wirausaha
Dalam pemerintahan wiraswasta pemerintah harus menghasilkan ketimbang membelanjakan     Artinya, sebenarnya  pemerintah  mengalami  masalah  yang  sama  dengan  sektor  bisnis,  yaitu keterbatasan akan keuangan, tetapi mereka berbeda dalam respon  yang diberikan. Salah satu contohnya adalah dengan menetapkan biaya untuk public service dan dana yang didapatkan akan digunakan untuk inovasi pada bidang pelayanan public yang lain sehingga pemerintah mampu menciptakan nilai tambah dan menjamin hasil meskipun dalam situasi keuangan yang sulit.
 Pemerintah yang antisipatif
Dalam pemerintahan tradisional yang birokratif yang cenderung memusatkan penyediaan jasa untuk memerangi masalah cenderung membuat pemerintah kehilangan kapasitas dalam memberikan respon atas masalah-masalah yang muncul. Sikap ini harus diubah agar menjadi pola pencegahan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang semakin kompleks di masyarakat.
Pemerintahan desentralisasi
Pada pemerintahan desentralisasi dari hierarki menuju partisipasi kerja. Pemerintahan sentralisasi cenderung berhasil bila komunikasi antar lokasi masih lamban dan pekerja public belum terdidik sekarang ini keadaan sudah berubah  informasi  dan  teknologi  sudah  mengalami  perkembangan  pesat,  komunikasi antar daerah yang terpencil bisa mengalir seketika, banyak pegawai negeri yang terdidik dan kondisi berubah dengan kecepatan yang luar biasa, maka pemerintahan desentralisasilah yang paling diperlukan. Sekarang sudah saatnya keputusan harus dibagi kepada lebih banyak orang yang memungkinkan keputusan dibuat ke bawah atau pada pinggiran ketimbang mengkonsentrasikan pada pusat atau level atas.
Pemerintah yang berorientasi pasar
Dalam pemerintahan yang berorientasi pasar pemerintah didorong untuk mendokrak perubahan melalui pasar artinya, daripada  beroperasi  sebagai  pemasok  masal  barang  atau jasa tertentu, pemerintahan atau organisasi publik  lebih baik berfungsi sebagai fasilitator dan pialang  dan  menyemai  pemodal  pada  pasar  yang  telah  ada  atau  yang  baru  tumbuh. Pada pemerintahan entrepreneur pemerintah tidak lagi berusaha untuk mengotrol lingkungan akan tetapi lebih kepada strategi inovatif untuk membentuk lingkungan agar kekuatan pasar berlaku. Strategi yang digunakan  adalah  membentuk lingkungan sehingga pasar dapat beroperasi dengan efisien dan menjamin kualitas hidup dan kesempatan ekonomi yang sama.

Sumber:


    1. 10 PRINSIP MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI (Perspektif David Osborne Dan Ted Gaebler Tentang Pelayanan Publik) oleh Drs. Mahmun Syarif Nasution M.AP
    2. http://www.jstor.org/stable/3381012.

    Reinventing Goverment-part 1


    Reinventing Government
    “what have you change that has changed everything else ?”
    Pernyataan dari david Osborne dan ted gaebler diajukan dalam karyanya tentang reinventing government yang berjudul “Reinventing Government : How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector”. Mengenai pengertian tentang Reinventing government menurut david Osborne adalah dengan mewirausahakan birokrasi akan tetapi pengertian mewirausahakan ini tidak berfokus kepada keuntungan akan tetapi yang dimaksud dengan mewirausakan birokrasi ini bertujuan kepada keoptimalan suatu pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakatnya.
    Teori tentang reinventing government sendiri sebenarnya adalah pembaruan dari teori yang telah muncul yaitu teori tentang “The Old Public Management” dimana reinventing government termasuk ke dalam teori tentang the new public management. Reinventing Government sendiri merupakan teori yang mengkritisi dan memperbaiki konsep-konsep mengenai optimalisasi di lingkungan birokrasi agar sesuai dengan kemajuan yang terjadi pada saat ini.
    Awal dari munculnya teori Reinventing government adalah akibat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Amerika karena buruknya system yang ada. David Osborne berpendapat bahwa system pada pemerintah amerika adalah suatu system yang buruk hal ini juga didorong dengan fakta bahwa banyaknya orang yang mendukung system tersebut. System yang dimaksud oleh Osborne adalah system anggaran atau budget system yang menyediakan insentive untuk pemborosan anggaran. Osborne berpendapat bahwa sudah seharusnya sistem tersebut diganti agar dapat meningkatkan performa pemerintah sendiri dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat.
    Selanjutnya Osborne menjelaskan bahwa langkah pertama untuk melakukannya adalah dengan melakukan identifikasi terhadap masalah secara garis besar, kenapa pemerintah menjadi begitu tidak efektif dan mebengkak (dalam hal anggaran) ?. Jawabannya sederhana hal ini terjadi karena pemerintah melakukan bisnis dan kegiatannya dalam model yang telah lama usang atau telah ketinggalan zaman. Contoh konkrit menurut Osborne adalah pada pendidikan public yang sebenarnya bekerja dengan sangat baik ketika pertama kali dibuat akan tetapi sekarang dunia telah berubah dan sangat disayangkan sector public terlalu sering tidak ikut berubah sesuai dengan perkembangan dunia. Pendekatan pada model lama yang cenderung dilakukan dari atas ke bawah dalam sistem hierarki dengan banyaknya aturan dan regulasi.
    Seiring dengan perubahan dunia sistem lama tersebut seharusnya mulai ditinggalkan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang ini. Keadaan dunia sekarang dimana terjadi perubahan pada masyarakat yang diakibatkan tidak hanya pada perubahan teknologi tapi juga perubahan social. Pada lingkungan yang mulai berubah ini maka sistem lama yang berupa birokrasi dari atas ke bawah atau top down bureaucratic yang memonopoli standarisasi jasa menjadi tidak efektif. Untuk menjadi sistem efektif yang dibutuhkan adalah suatu sistem yang ramping, cepat, responsive kepada konsumen mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi secara konstan dan juga mampu meningkatkan produktifitas secara terus menerus. Atau dengan kata lain sistem perlu bersifat seperti entrepreneur bukan secara birokrat.
    Akan tetapi sistem yang berdasarkan kepada prinsip atau asas entrepreneurial tidak berarti hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan karena kata entrepreneurial mempunyai makna yang jauh lebih luas dimana perbedaan mendasarnya adalah bahwa seorang entrepreneur adalah orang yang mengalihkan sumber daya dari suatu area atau bidang yang mempunyai produktifitas rendah dan hasil yang minimal ke area dengan produktifitas tinggi dan hasil yang lebih tinggi. Pengaplikasian entrepreneurial ke dalam berbagai bidang yang ada mulai dari sector public, nonprofit dan private sector merupakan hal yang dapat dilakukan oleh seorang manager public. Hal yang menjadi tantangan adalah tentang mengenai bagaimana cara pengaplikasian entrepreneurial ke dalam kegiatan sector public.
    Sekarang ini pertanyaan yang terus muncul adalah bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara mengubah sistem birokratik menjadi sistem yang berprinsip entrepreneurial?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Ted Gaebler dan David Osborne melakukan perjalanan selama hamper 5 tahun berkeliling mencari organisasi public entrepreneurial dan menanyakan pertanyaan yang sederhana “ what have you change that has changed everything else?”.
    Berdasarkan pengalaman itu mereka menemukan sepuluh prinsip dasar tentang bagaimana struktu suatu organisasi public entrepreneurial dan melakukan perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari monopolis menjadi kompetisi, dari mekanisme birokratif ke mekanisme pasar, dari pendanaan berdasarkan input ke pendanaan berdasarkan hasil yang dicapai. Sepuluh prinsip yang ditemukan oleh Osborne dan gaebler tidak wajib harus ada pada satu organisasi akan tetapi, berdasarkan fakta yang ada di lapangan kebanyakan organisasi entrepreneurial setidaknya ada enam prinsip yang digunakan pada praktiknya.
    Catalytic Government / Pemerintahan Katalis
    Merupakan prinsip pertama, yang menjadi dasar adalah pemerintah katalis dimana apabila pemerintahan diibaratkan sebagai perahu maka pemerintah harusnya menjadi orang yang mengarahkan dibandingkan mengayuh perahu tersebut agar bergerak. Pada pemerintahan dengan model lama untuk menyelesaikan masalah birokrasi dibuat dan diisi oleh pegawai yang bekerja sebagai tenaga sipil dan mereka yang melakukan layanan jasa public. Pemerintahan dengan model entrepreneurial lebih berkonsentrasi kepada kebijakan-kebijakan strategis (dengan kata lain mengarahkan) daripada disibukan dengan hal-hal teknis yang bersifat pelayanan (mengayuh). Dalam upaya mengarahkan tentu diperlukan beberapa kriteria diantaranya adalah pemerintah membutuhkan tenaga orang yang mampu melihat seluruh visi dan mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bersaing dalam mendapatkan sumber daya begitu juga dengan mengayuh dibutuhkan seseorang yang sunguh-sunguh memfokuskan kepada suatu misi dan melakukannya dengan baik. Dari kombinasi antara keduanya inilah maka akan didapat suatu pemerintah entrepreneurial yang diharapkan dapat mecapai tujuan utama.
    Pemerintahan milik rakyat
    Dalam prinsip ini pemerintah diharapkan sebagai bagian yang memberi wewenang ketimbang melayani. Yang dimaksud disini adalah pemerintah harusnya adalah sebagai badan yang menumbuhkan inisiatif masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat,kelompok persaudaraaan dan organisasi social. Hasil yang didapat dari pemerdayaan ini adalah agar diharapkan masyarakat memiliki iklim partisipasi aktif dalam mengontrol pemerintah sehingga akan muncul rasa bahwa pemerintah adalah milik rakyat. Tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah meskipun telah didorong kepada masyarakat (berupa kepemilikan dan kontrol) tidak menjadikannya hilang atau berakhir pemerintah tetap mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan telah terpenuhi.

    Kamis, 27 Juni 2013

    Knowledge Economic Index

    Knowledge Economic Index is a tool create as benchmarking a country position in the global knowledge economy. The Knowledge Economic Index was created by the World Bank using the Knowledge assessment Methodology. The Knowledge Index or KI is an economic indicator prepared by world bank to measure a country ability to generate, adopt and diffuse knowledge. he Knowledge Economy Index (KEI) takes into account whether the environment is conducive for knowledge to be used effectively for economic development. It is an aggregate index that represents the overall level of development of a country or region towards the Knowledge Economy. The KEI is calculated based on the average of the normalized performance scores of a country or region on all 4 pillars related to the knowledge economy - economic incentive and institutional regime, education and human resources, the innovation system and ICT. The pillar or framework to create a knowledge economy framework are :


    • An economic and institutional regime to provide incentives for the efficient use of existing and new knowledge and the flourishing of entrepreneurship;
    • An educated and skilled population to create, share, and use knowledge well;
    • An efficient innovation system of firms, research centers, universities, consultants and other organizations to tap into the growing stock of global knowledge, assimilate and adapt it to local needs, and create new technology;
    • Information and communication technology to facilitate the effective creation, dissemination, and processing of information.



    • The List of KEI and KI can be seen at world bank website. For now the rank 1 country in KEI and KI are Sweden with KEI score 9.43 and KI score 9.38. At the second place are Finland with 9.33 (KEI) and 9.22 (KI). Taiwan,China have the highest KEI and KI score among other Asian Country the KEI for Taiwan are 8.77 and 9.10 for KI. Indonesia on the other hand only rank 108 with 3.11 (KEI) and 2.99 (KI) it lower than Vietnam with 3.40 (KEI) and 3.60 (KI).

      source :

      Global Warming


       
      Today the climate change are serious issue with the change of global climate people around the world now are beggining to feel the impact it cause. Many theories are tried  to explain why the climate changing, altough the climate are naturaly change because local temperatures fluctuate naturally, but now over the past 50 years the average global temperature has increased at the fastest rate in recorded history one theories are suggest that the one changing the temperature are cause by the global warming. Global Warming cause by Carbon dioxide and other air pollution that is collecting in the atmosphere like a thickening blanket, trapping the sun's heat and causing the planet to warm up. Even tough our planet naturally release the carbon dioxide such as form the eruption but the carbon dioxide that are gather in atmosphere approximately 90 % are coming from human activities such as using fossil fuels and deforestation. Many Expert thinks that if we don't begun to find alternative to stop the temperature to rising then there will be many bad things that are going to happen example : in 2002, Colorado, Arizona and Oregon endured their worst wildfire seasons ever. The same year, drought created severe dust storms in Montana, Colorado and Kansas, and floods caused hundreds of millions of dollars in damage in Texas, Montana and North Dakota. Since the early 1950s, snow accumulation has declined 60 percent and winter seasons have shortened in some areas of the Cascade Range in Oregon and Washington.  In 2002, Colorado, Arizona and Oregon endured their worst wildfire seasons ever. The same year, drought created severe dust storms in Montana, Colorado and Kansas, and floods caused hundreds of millions of dollars in damage in Texas, Montana and North Dakota. Since the early 1950s, snow accumulation has declined 60 percent and winter seasons have shortened in some areas of the Cascade Range in Oregon and Washington. Now we must think that the effect of the global warming are not only affect the industrialized country but also it will affect all country so even if your live in a country that are using the green technology or even have a eco friendly enviroment your country are still affected by the effect of global warming sure it still help our planet but without our self awareness then is still difficult to fully stop the global warming effect.

          source :
      http://www.nrdc.org/globalWarming/solutions/default.asp
      http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming#Observed_and_expected_environmental_effects
      http://www.greenscroll.org/images/global-warming.jpg


      TOEFL



      TOEFL, or Test Of English as a Foreign Language (or TOEFL , pronounced "toe-full") evaluates the potential success of an individual to use and understand standard American English at a college level. The test is designed and administered by Educational Testing Service (ETS), and TOEFL is a registered trademark of ETS. It was developed to address the problem of ensuring English language proficiency for non-native speakers wishing to study at U.S. universities. It has become an admission requirement for non-native English speakers at many English-speaking colleges and universities. Additionally, institutions such as government agencies, licensing bodies, businesses, or scholarship programs may require this test. TOEFL scores are valid for two years, after then they are no longer reported. 
      The history of TOEFL test was begun in 1962 when a national council made up of representatives of thirty government and private organizations was formed to address the problem of ensuring English language proficiency for non-native speakers wishing to study at U.S. universities. It developed under direction Dr Charles.A. Ferguson at Center of Applied Linguistik and was first administered in 1964 by the Modern Language Association financed by grants from the Ford Foundation and Danforth Foundation.
      In 2005 The TOEFL IBT or Internet Based Test was begun to replace both paper based and computer based. At Internet Based Text it divided to :

      1. Reading, consists of 3–5 passages, each approximately 700 words in length and questions about the passages. The passages are on academic topics; they are the kind of material that might be found in an undergraduate university textbook. Passages require understanding of rhetorical functions such as cause-effect, compare-contrast and argumentation. Students answer questions about main ideas, details, inferences, essential information, sentence insertion, vocabulary, rhetorical purpose and overall ideas. New types of questions in the TOEFL iBT test require filling out tables or completing summaries. Prior knowledge of the subject under discussion is not necessary to come to the correct answer.

      2. Speaking,  consists of six tasks: two independent tasks and four integrated tasks. In the two independent tasks, test-takers answer opinion questions on familiar topics. They are evaluated on their ability to speak spontaneously and convey their ideas clearly and coherently. In two of the integrated tasks, test-takers read a short passage, listen to an academic course lecture or a conversation about campus life and answer a question by combining appropriate information from the text and the talk. In the two remaining integrated tasks, test-takers listen to an academic course lecture or a conversation about campus life and then respond to a question about what they heard. In the integrated tasks, test-takers are evaluated on their ability to appropriately synthesize and effectively convey information from the reading and listening material.

      3. Writing, measures a test taker's ability to write in an academic setting and consists of two tasks: one integrated task and one independent task. In the integrated task, test-takers read a passage on an academic topic and then listen to a speaker discuss the same topic and in the independent task, the test-taker must write an essay that states, explains, and supports their opinion on an issue, supporting their opinions or choices, rather than simply listing personal preferences or choices.

      4.Listening, consists of six passages 3–5 minutes in length and questions about the passages. These passages include two student conversations and four academic lectures or discussions. A conversation involves two speakers, a student and either a professor or a campus service provider. A lecture is a self-contained portion of an academic lecture, which may involve student participation and does not assume specialized background knowledge in the subject area. Each conversation and lecture stimulus is heard only once.

      reference :

      1. http://en.wikipedia.org/wiki/TOEFL#History
      2. http://www.ets.org/toefl/ibt/scores

      advantage and disadvantage of market economy



      A market economy is an economy in which decisions regarding investment, production and distribution are based on supply and demand,and prices of goods and services are determined in a free price system. The major defining characteristic of a market economy is that decisions on investment and the allocation of producer goods are mainly made through markets.This is contrasted with a planned economy, where investment and production decisions are embodied in a plan of production.
      A market economy has seven main characteristics: l) people buy what they want, but only if they can pay for it; 2) thus, money becomes necessary for life; 3) people are forced to do anything and to sell anything in order to get money; 4) maximizing profit rather than satisfying social needs is the aim of all production and investment; 5) discipline over those who produce the wealth of society is no longer exercised by other people (as in slavery and feudalism) but by money and the conditions of work that one must accept in order to earn money; 6) rationing of scarce goods takes place through money (based on who has more than others) rather than through coupons (based on who has worked harder or longer or has a greater need for the good); and 7) since no one is kept from trying to get rich and everyone is paid for what they do, people acquire a sense that each person gets (and has gotten) what he deserves economically, in short, that both the rich and the poor are responsible for their fates. A market economy has several important advantages and several major disadvantages: Among the advantages are :
      1. Competition between different firms leads to increased efficiency, as firms do whatever is necessary—including laying off workers—to lower their costs;
      2. Most people work harder (the threat of losing one's job is a great motivator);
      3. There is more innovation as firms look for new products to sell and cheaper ways to do their work;
      4. Foreign investment is attracted as word gets out about the new opportunities for earning profit;
      5. The size, power, and cost of the state bureaucracy is correspondingly reduced as various activities that are usually associated with the public sector are taken over by private enterprises;
      6. The forces of production, or at least those involved in making those things people with money at home or abroad want to buy, undergo rapid development;
      7. Many people quickly acquire the technical and social skills and knowledge needed to function in this new economy;
      8. A great variety of consumer goods become available for those who have the money to buy them; and
      9. Large parts of the society take on a bright, merry and colorful air as everyone busies himself trying to sell something to someone else.
      And the disadvantage are ;
      a.             Distorted investment priorities, as wealth gets directed into what will earn the largest profit and not into what most people really need (so public health, public education, and even dikes for periodically swollen rivers receive little attention);
      b.            Worsening exploitation of workers, since the harder, faster, and longer people work—just as the less they get paid—the more profit is earned by their employer (with this incentive and driven by the competition, employers are forever finding new ways to intensify exploitation);
      c.             Overproduction of goods, since workers as a class are never paid enough to buy back, in their role as consumers, the ever growing amount of goods that they produce (in the era of automation, computerization and robotization, the gap between what workers produce—and can produce—and what their low wage allows them to consume has increased enormously);
      d.            Unused industrial capacity (the mountain of unsold goods has resulted in a large percentage of machinery of all kinds lying idle, while many pressing needs—but needs that the people who have them can't pay for—go unmet);
      e.             Growing unemployment (machines and raw materials are available, but using them to satisfy the needs of the people who don't have the money to pay for what could be made would not make profits for those who own the machines and raw materials—and in a market economy profits are what matters);
      Once we have recognized all the main advantages and disadvantages of the market economy, and once we have had a chance to examine and compare them, there are three major questions that remain to be answered. First, is it possible to have the advantages of the market economy without the disadvantages? Both theory and empirical evidence argue strongly that the answer is "no". Even a quick perusal of Marx's analysis of how the market economy works reveals it as an organic whole in which each part serves as an internal aspect in the functioning of the others. Similarly, their effects, both good and bad entail one another; they are extended parts and/or necessary preconditions or effects of each other.

      reference :

      http://en.wikipedia.org/wiki/Market_economy
      http://www.nyu.edu/projects/ollman/docs/china_speech2.php

      The National Monument of Indonesia


      The National Monument of Indonesia or known as Monas ( short of Monumen Nasional) is one of famous landmark of Indonesia. Located in the center of Jakarta precisely at Merdeka Square, central Jakarta this monument are 132 metre (433 ft) with a flame like shape at the topof monument. The construction of Monas began in 1961 under direction of president Soekarno the first president of Indonesia. The idea to build this monument came from Soekarno himself who want to build a monument which reflecting the character of Indonesian's people. On 17 August 1954, a National Monument Committee was established and a design competition was held in 1955. This attracted 51 entries, but only one design, by Frederich Silaban, met any of the criteria determined by the committee, which included reflecting the character of Indonesia in a building capable of lasting for centuries. A repeat competition was held in 1960, but once again, none of the 136 entries met the criteria. The chairman of the jury team then asked Silaban to show his design to Sukarno. However, Sukarno did not like the design as he wanted the monument to be in the form of a linga and yoni. Silaban was asked to design such a monument, but his design was for a monument so large that it would have been unaffordable given the economic conditions at the time. Silaban refused to design a smaller monument, suggesting that construction be delayed until the Indonesian economy improved. Sukarno then asked the architect R.M. Soedarsono to continue with the design. Soedarsono incorporated the numbers 17, 8 and 45, representing the 17 August 1945 Proclamation of Indonesian Independence, in the dimensions of the monument.
      The Monas can be divided to :

      The Top YardFrom the top yard you could enjoy the view of Jakarta City and the wind blowing and caressing your face. In a clear weather you could enjoy the view of Salak Mountain at the south side, the ocean at the north side, and Soekarno-Hatta International Airport at the west side. While you're in Monas area it's recommended to get into the top yard and enjoy the views from the top.

      The Hall of Independence, located inside the cup or cawan of Monas, it  contains various symbols of independence, can be reached through spiral stairs at the north and south doors. Inside the Hall of Independence visitor can see the original text of proclamation of independence stored in a glass case inside the golden door on the west side of the inner wall a mechanized bronze doors weigh 4 tons and are coated with gold adorned with the image of awijaya kusuma flower, symbolizing eternity, and a lotus flower, symbolizing purity, the doors, known as Gerbang Kemerdekaan or the Gate of Independence, open slowly while the nationalist Padamu Negeri song plays followed by a recording of Sukarno reading the text of the Proclamation.

      The National History MonumentNational History Museum located at the baseman of National Monument (Monas). The width of the museum is 6400 meters (80 x 80), and the whole walls, floor, and pillars are top layered with marble. The museum can hold up to 500 people. At the four sides of the museum there are display windows that shows the life and phenomenon that Indonesian people has gone through since Indonesian ancient time.

      The Flame of IndependenceMonas is topped by a 14.5 ton bronze Flame of Independence containing the lift engine. The base of the flame, in the shape of a goblet, is 3 metres high. The bronze flame structure measures 14 metres in height and 6 metres in diameter, It consists of 77 sections. Originally the bronze flame structure was covered with 35 kg gold foil but at the 50th anniversary of Indonesian independence in 1995, the gold foil was recoated and increased to 50 kg gold foil. The obelisk and flame symbolize the Indonesia people's struggle for independence.

      reference :