Opini Kasus Pelanggaran Hukum yang Diawali oleh Pelanggaran Etika

Etika atau ethikos dalam bahasa yunani secara harfiah berarti timbul dari kebiasaan adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika tidak bisa dilepaska dari kehidupan manusia karena etika berasal dari keterikatan manusia dengan lingkungannya dimana keterikatan tersebut tampak pada kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dengan perilaku yang bersifat etis yang dimilikinya. Perilaku etis manusia itulah yang mendasari munculnya etika sebagai sebuah ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang baik dan buruk dalam kehidupannya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998) merumuskan pengertian etika dalam tiga arti sebagai berikut:

• Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral.
• Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
• Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat.

Menurut Profesor Robert Saloman, Etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi yaitu:

• Etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika.
• Etika merupakan hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku manusia.

Etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut, tentunya tidak akan terlepas dari tindakan-tindakan tidak etis. Tindakan tidak etis yang dimaksudkan di sini adalah tindakan melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan tersebut. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan tidak etis dalam sebuah perusahaan menurut Jan Hoesada (2002) adalah:

• Kebutuhan Individu.

Kebutuhan individu merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindakan-tindakan tidak etis. Contohnya, seseorang bisa saja melakukan korupsi untuk mencapai kebutuhan pribadi dalam kehidupannya. Sebuah keinginan yang tidak terpenuhi itulah yang memancing individu melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis.

• Tidak ada pedoman

Tindakan tidak etis bisa saja muncul karena tidak adanya pedoman atau prosedur-prosedur yang baku tentang bagaimana melakukan sesuatu.

• Perilaku dan kebiasaan individu

Tindakan tidak etis juga bisa muncul karena perilaku dan kebiasaan individu, tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu tersebut berada.

• Lingkunga tidak etis

Suatu lingkungan dapat mempengaruhi orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut untuk melakukan hal serupa. Lingkungan tidak etis ini terkait pada teori psikologi sosial, di mana anggota mencari konformitas dengan lingkungan dan kepercayaan pada kelompok.

• Perilaku atasan

Jika atasan yang terbiasa melakukan tindakan tidak etis, dapat mempengaruhi orang-orang yang berada dalam lingkup pekerjaannya untuk melakukan hal serupa. Hal itu terjadi karena dalam kehidupan sosial sering kali berlaku pedoman tidak tertulis bahwa apa yang dilakukan atasan akan menjadi contoh bagi anak buahnya.

Dalam kenyataan di masyarakat kegiatan pelanggaran etika yang terjadi juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Salah satu contoh kasus pelanggaran hukum yang diawali oleh pelanggaran etika bisa kita lihat dalam kasus mantan ketua mahkamah konstitusi Akil Mochtar. Berikut ini adalah kutipan berita yang diambil dari situs pikiran rakyat."

"JAKARTA, (PRLM).- Berdasarkan hasil pengumpulan bukti-bukti dan keterangan saksi yang dilakukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), bekas ketua MK Akil Mochtar terbukti melakukan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.
Beberapa pelanggaran yang dilakukan Akil, yaitu bersama keluarga, ajudan, dan sopirnya sering bepergian ke luar negeri tanpa memberitahukan kepada Sekretariat Jenderal MK, termasuk ke Singapura pada 21 September lalu.
Selain itu, Akil memiliki mobil mewah Toyota Crown Athlete yang tidak terdaftar di Ditlantas Polda Metro Jaya.
Untuk menyamarkan kepemilikannya atas barang mewah, Akil memiliki mobil mewah Mercedes Benz S350 yang diatasnamakan sopirnya berinisial DYN.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memecat dengan tidak hormat Akil Mochtar karena terbukti telah melakukan sembilan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim MK.
Keputusan pemecatan yang bersifat final dan mengikat itu dibacakan dalam sidang MKMK yang berlangsung terbuka untuk umum di Lantai 11 Gedung MK, Jln. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2013).
Dalam proses persidangan, MKMK juga menemukan bukti bahwa Akil memerintahkan panitera MK untuk mengeluarkan surat putusan MK terkait pelaksanaan putusan perkara hasil pilkada Kab. Banyuasin.
Kemudian, Akil melanggar etika hakim konstitusi karena mengadakan pertemuan dengan anggota DPR yang berinisial CHN di ruang kerja hakim pada 9 Juli 2013. Sebagai hakim konstitusi, Akil juga terbukti menggunakan kewenangannya untuk menetapkan pembagian penanganan perkara pada panelnya lebih banyak daripada panel lainnya.
Tiga kesalahan etika lainnya yang dilakukan Akil yaitu memiliki dana yang tersimpan di 15 rekening bank dan lima rekening istrinya dengan lalulintas transaksi yang tidak wajar.
Dalam rekeningnya itu, ada transaksi yang dilakukan STA selaku kuasa hukum para pihak berperkara dan pihak-pihak lain melalui setoran tunai dan transfer antarbank.
MKMK juga menyebutkan pelanggaran etik lain yang dilakukan Akil yaitu karena menyimpan narkotika berupa tiga linting ganja utuh dan satu linting ganja bekas pakai, dua buah pil inex masing-masing berwarna ungu dan hijau di ruang kerjanya."

Berdasarkan rangkuman berita tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pelanggaran etika yang dilakukan mantan ketua mahkamah konstitusi sebagai seorang hakim tidak seharusnya memihak kepada salah satu pihak akan tetapi kenyataannya akil mochtar dalam menyidangkan kasus tersebut cenderung bias atau memihak kepada salah satu pihak. Pelanggaran etika ini disusul dengan pelanggaran hukum yaitu dalam penerimaan uang suap dari salah satu pihak agar dapat dimenangkan dalam pengadilan perkara.


Sumber :

• http://marthinzarra.blogspot.com/
• http://id.wikipedia.org/wiki/Etika
• http://www.pikiran-rakyat.com/node/257092

 

 

tugas review jurnal

Review Jurnal

Comparing the Ethics Codes: AICPA and IFAC

(Institute's efforts focus on codifying and aligning rules with international standards.)

BY CATHERINE ALLEN, CPA

OCTOBER 2010

Sebelum membahas lebih dalam mengenai jurnal yang berjudul “comparing the ethics codes: AICPA and IFAC” atau dalam bahasa Indonesia “Perbandingan kode etik: AICPA dan IFAC” kita harus lebih dahulu mengenal apa yang dimaksud dengan AICPA dan IFAC. AICPA adalah singkatan dari American Institute of Certified Public Accountant yang bertugas untuk menentapkan standard dan kode etik bagi akuntan sedangkan IFAC atau International Federation of Accountants yang mempunyai tugas untuk membuat standar internasional pada etika, auditing dan assurance, pendidikan akunting, dan akuntansi sector public. Yang menjadi latar belakang dalam penulisan jurnal ini adalah berdasarkan pengamatan di lapangan telah terjadi peningkatan yang tajam terhadap kegiatan audit multinasional khususnya yang dilakukan oleh firma akuntan di Amerika. Peningkatan ini berarti banyak CPA yang melakukan jasa mereka menggunakan standar dari IFAC. Dimana langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang auditor adalah dengan memahami  IFAC’s International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) juga dengan AICPA Code of Professional Conduct (AICPA Code). Dimana ketika terjadi perbedaan spesifkasi maka anggota harus patuh terhadap standar yang lebih ketat yang  berlaku. 

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang ada yaitu:

1.    Apakah ada perbedaan yang mengakibatkan perbedaan pengaplikasian kode standar antara AICPA dan IESBA?

Tujuan penelitian

1.    Mengetahui beberapa perbedaan kode standar antara AICPA dan IESBA dan mengetahui bagaimana pengaplikasian antara kedua standar tersebut.

Pembahasan

1.    Dalam IESBA dan AICPA standar kode terdapat banyak persamaan jika dibandingkan dengan perbedaan meskipun beberapa perbedaan yang ada sangat signifikan contohnya dalam perbedaan antara keduanya adalah dalam  IESBA standar kode dibagi menjadi tiga bagian yaitu; bagian A berlaku untuk semua akuntan professional, bagian B berlaku hanya untuk seseorang dalam akuntansi public dan bagian C berlaku pada orang di dalam bisnis atau dengan kata lain semua orang yang tidak termasuk dalam praktek public. Sedangkan AICPA tidak membagi prinsip dan aturan dengan cara ini. Sedangkan dalam persamaan antara IESBA dengan AICPA adalah bahwa keduanya membahas topic mengenai independensi, kecermatan, kerahasiaan, dan kebenaran dalam melaporkan informasi.

2.    Principle vs Rules, dalam pengaplikasiannya IESBA lebih sering direferensikan sebagai kode yang berbasis prinsip sedangkan AICPA lebih berdasarkan kepada aturan. Meskipun demikian hal ini tidak sepenuhnya benar karena IESBA tidak mengandung peraturan secara de facto.

3.    Perbedaan dalam pendekatan, IESBA menggunakan ‘conseptual framework approach’ untuk melakukan evaluasi etika yang dilakukan secara menyeluruh dalam kodenya sedangkan AICPA hanya menggunakan pendekatan ini apabila peraturan tidak mengarahkan kepada situasi.

4.    Perbandingan Independensi, pada kode IESBA didiskusikan mengenai beberapa hal yang merupakan materi independensi yang tidak terdapat dalam peraturan independensi AICPA contoh yang termasuk adalah dalam Long Association of Senior Personnel (Including Partner Rotation) with a Client dan juga dalam hal Fees—Relative Size.

Kesimpulan

1.    Standar kode dalam IESBA dan AICPA mempunyai lebih banyak persamaan dibandingkan dengan perbedaan.

2.    Baik IESBA maupun AICPA dalam hal pengaplikasian mempunyai beberapa perbedaan dan persamaan meskipun demikian sebagian besar perbedaan yang ada tidak mempengaruhi pengaplikasian keduanya.

3.    Standar kode IESBA mendiskusikan beberapa hal penting dalam hal independensi.

 

Sumber: http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2010/Oct/20103002

Reinventing Goverment-part 2

Pemerintahan yang kompetitif

Perbedaan antara pemerintahan yang kompetitif dan pemerintahan dengan model monopoli adalah pada pemerintahan yang kompetitif tidak hanya berperan dalam pemberian pelayanan tapi juga berperan sebagai penyuntik sifat persaingan atau kompetitif ke dalam pelayanan. Pada model lama pemerintah yang hanya berperan sebagai pelayan tidak hanya menyebabkan sumber daya pemerintah menjadi habis terkuras tetapi juga menyebabkan pelayanan yang diberikan semakin berkembang melebihi kemampuan pemerintah yang menghasilkakn buruknya kualitas dan efektifitas pelayanan yang dilakukan. Dengan menyuntikan dan mengembangkan sifat kompetitif di antara masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah yang lain dalam pelayanan public sehingga akan mengakibatkan terjadinya efisiensi, tanggung jawab dan terbentuknya lingkungan yang inovatif selain itu sifat kompetisi juga akan memaksa monopoli pemerintah atau swasta untuk merespon segala kebutuhan pelangganya karena kompetisi menghargai inovasi dan membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai negeri.

Pemerintahan yang digerakan oleh misi

Dalam pemerintahan yang digerakan oleh misi bertujuan untuk mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan dalam artian pemerintah yang berjalan atas aturan akan tidak efektif dan kurang efisien, dikarenakan pekerjaan menjadi lamban dan bertele-tele. Organisasi public ditopang oleh dua hal yaitu anggaran atau dana dan peraturan berdasarkan pengamatan organisasi entrepreneulial umumnya cederung meminimalkan peraturan dan memfokuskan kepada tujuan utama dimana pada organisasi entrepreneurial membiarkan manajer menentukan jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan apabila tujuan dan misi yang akan dicapai jelas. Dibandingkan dengan sistem lama yang menekankan kepada peraturan sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran.

Sisi positif lain yang dapat dicapai dari pmerintahan yang digerakan oleh misi adalah lebih efisien, inovatif, fleksibel dan mempunyai semangat yang lebih tinggi dibandingkan dengan model lama dikarenakan pemberian keleluasaan kepada pegawai dalam mencapai misi organisasi.

Pemerintah yang berorientasi hasil

Pada pemerintah yang berorientasi kepada hasil pemerintah berfungsi untuk membiayai hasil bukan masukan. Dalam hal ini apabila lembaga pemerintah dibiayai berdasarkan masuka maka akan sedikit sekali alasan mereka untuk bekerja keras apabila jika dibiayai dengan hasil atau outcome maka mereka akan menjadi osesif pada prestasi. Tanpa orientasi hasil pemerintah birokratis cenderung jarang dalam mencapai keberhasilan.

Pemerintahan yang berorientasi pelanggan

Dalam pemerintahan yang berorientasi pelanggan maka pemerintah diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Disini pemerintah dapat belajar dari sector bisnis yaitu apabila pemerintah tidak dapat focus dan perhatian kepada masyarakat maka masyarakat tidak akan pernah pusa dengan pemerintah. Dalam sistem ini pemerintah haruslah tanggap kepada kebutuhan masyarakat karena masyarakat ditempatkan sebagai pelanggan yang diperhatikan kebutuhannya. Keunggulan pada sistem yang berorientasi kepada pelanggan adalah dapat memaksa pemberi jasa untuk bertanggung jawab kepada pelanggan, tidak boros dikarenakan pasokan disesuaikan dengan permintaan dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi keadilan.

Pemerintahan wirausaha

Dalam pemerintahan wiraswasta pemerintah harus menghasilkan ketimbang membelanjakan     Artinya, sebenarnya  pemerintah  mengalami  masalah  yang  sama  dengan  sektor  bisnis,  yaitu keterbatasan akan keuangan, tetapi mereka berbeda dalam respon  yang diberikan. Salah satu contohnya adalah dengan menetapkan biaya untuk public service dan dana yang didapatkan akan digunakan untuk inovasi pada bidang pelayanan public yang lain sehingga pemerintah mampu menciptakan nilai tambah dan menjamin hasil meskipun dalam situasi keuangan yang sulit.

 Pemerintah yang antisipatif

Dalam pemerintahan tradisional yang birokratif yang cenderung memusatkan penyediaan jasa untuk memerangi masalah cenderung membuat pemerintah kehilangan kapasitas dalam memberikan respon atas masalah-masalah yang muncul. Sikap ini harus diubah agar menjadi pola pencegahan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang semakin kompleks di masyarakat.

Pemerintahan desentralisasi

Pada pemerintahan desentralisasi dari hierarki menuju partisipasi kerja. Pemerintahan sentralisasi cenderung berhasil bila komunikasi antar lokasi masih lamban dan pekerja public belum terdidik sekarang ini keadaan sudah berubah  informasi  dan  teknologi  sudah  mengalami  perkembangan  pesat,  komunikasi antar daerah yang terpencil bisa mengalir seketika, banyak pegawai negeri yang terdidik dan kondisi berubah dengan kecepatan yang luar biasa, maka pemerintahan desentralisasilah yang paling diperlukan. Sekarang sudah saatnya keputusan harus dibagi kepada lebih banyak orang yang memungkinkan keputusan dibuat ke bawah atau pada pinggiran ketimbang mengkonsentrasikan pada pusat atau level atas.

Pemerintah yang berorientasi pasar

Dalam pemerintahan yang berorientasi pasar pemerintah didorong untuk mendokrak perubahan melalui pasar artinya, daripada  beroperasi  sebagai  pemasok  masal  barang  atau jasa tertentu, pemerintahan atau organisasi publik  lebih baik berfungsi sebagai fasilitator dan pialang  dan  menyemai  pemodal  pada  pasar  yang  telah  ada  atau  yang  baru  tumbuh. Pada pemerintahan entrepreneur pemerintah tidak lagi berusaha untuk mengotrol lingkungan akan tetapi lebih kepada strategi inovatif untuk membentuk lingkungan agar kekuatan pasar berlaku. Strategi yang digunakan  adalah  membentuk lingkungan sehingga pasar dapat beroperasi dengan efisien dan menjamin kualitas hidup dan kesempatan ekonomi yang sama.

Sumber:

1. 10 PRINSIP MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI (Perspektif David Osborne Dan Ted Gaebler Tentang Pelayanan Publik) oleh Drs. Mahmun Syarif Nasution M.AP
2. http://www.jstor.org/stable/3381012.

Reinventing Goverment-part 1

Reinventing Government

“what have you change that has changed everything else ?”

Pernyataan dari david Osborne dan ted gaebler diajukan dalam karyanya tentang reinventing government yang berjudul “Reinventing Government : How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector”. Mengenai pengertian tentang Reinventing government menurut david Osborne adalah dengan mewirausahakan birokrasi akan tetapi pengertian mewirausahakan ini tidak berfokus kepada keuntungan akan tetapi yang dimaksud dengan mewirausakan birokrasi ini bertujuan kepada keoptimalan suatu pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakatnya.

Teori tentang reinventing government sendiri sebenarnya adalah pembaruan dari teori yang telah muncul yaitu teori tentang “The Old Public Management” dimana reinventing government termasuk ke dalam teori tentang the new public management. Reinventing Government sendiri merupakan teori yang mengkritisi dan memperbaiki konsep-konsep mengenai optimalisasi di lingkungan birokrasi agar sesuai dengan kemajuan yang terjadi pada saat ini.

Awal dari munculnya teori Reinventing government adalah akibat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Amerika karena buruknya system yang ada. David Osborne berpendapat bahwa system pada pemerintah amerika adalah suatu system yang buruk hal ini juga didorong dengan fakta bahwa banyaknya orang yang mendukung system tersebut. System yang dimaksud oleh Osborne adalah system anggaran atau budget system yang menyediakan insentive untuk pemborosan anggaran. Osborne berpendapat bahwa sudah seharusnya sistem tersebut diganti agar dapat meningkatkan performa pemerintah sendiri dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya Osborne menjelaskan bahwa langkah pertama untuk melakukannya adalah dengan melakukan identifikasi terhadap masalah secara garis besar, kenapa pemerintah menjadi begitu tidak efektif dan mebengkak (dalam hal anggaran) ?. Jawabannya sederhana hal ini terjadi karena pemerintah melakukan bisnis dan kegiatannya dalam model yang telah lama usang atau telah ketinggalan zaman. Contoh konkrit menurut Osborne adalah pada pendidikan public yang sebenarnya bekerja dengan sangat baik ketika pertama kali dibuat akan tetapi sekarang dunia telah berubah dan sangat disayangkan sector public terlalu sering tidak ikut berubah sesuai dengan perkembangan dunia. Pendekatan pada model lama yang cenderung dilakukan dari atas ke bawah dalam sistem hierarki dengan banyaknya aturan dan regulasi.

Seiring dengan perubahan dunia sistem lama tersebut seharusnya mulai ditinggalkan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang ini. Keadaan dunia sekarang dimana terjadi perubahan pada masyarakat yang diakibatkan tidak hanya pada perubahan teknologi tapi juga perubahan social. Pada lingkungan yang mulai berubah ini maka sistem lama yang berupa birokrasi dari atas ke bawah atau top down bureaucratic yang memonopoli standarisasi jasa menjadi tidak efektif. Untuk menjadi sistem efektif yang dibutuhkan adalah suatu sistem yang ramping, cepat, responsive kepada konsumen mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi secara konstan dan juga mampu meningkatkan produktifitas secara terus menerus. Atau dengan kata lain sistem perlu bersifat seperti entrepreneur bukan secara birokrat.

Akan tetapi sistem yang berdasarkan kepada prinsip atau asas entrepreneurial tidak berarti hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan karena kata entrepreneurial mempunyai makna yang jauh lebih luas dimana perbedaan mendasarnya adalah bahwa seorang entrepreneur adalah orang yang mengalihkan sumber daya dari suatu area atau bidang yang mempunyai produktifitas rendah dan hasil yang minimal ke area dengan produktifitas tinggi dan hasil yang lebih tinggi. Pengaplikasian entrepreneurial ke dalam berbagai bidang yang ada mulai dari sector public, nonprofit dan private sector merupakan hal yang dapat dilakukan oleh seorang manager public. Hal yang menjadi tantangan adalah tentang mengenai bagaimana cara pengaplikasian entrepreneurial ke dalam kegiatan sector public.

Sekarang ini pertanyaan yang terus muncul adalah bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara mengubah sistem birokratik menjadi sistem yang berprinsip entrepreneurial?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Ted Gaebler dan David Osborne melakukan perjalanan selama hamper 5 tahun berkeliling mencari organisasi public entrepreneurial dan menanyakan pertanyaan yang sederhana “ what have you change that has changed everything else?”.

Berdasarkan pengalaman itu mereka menemukan sepuluh prinsip dasar tentang bagaimana struktu suatu organisasi public entrepreneurial dan melakukan perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari monopolis menjadi kompetisi, dari mekanisme birokratif ke mekanisme pasar, dari pendanaan berdasarkan input ke pendanaan berdasarkan hasil yang dicapai. Sepuluh prinsip yang ditemukan oleh Osborne dan gaebler tidak wajib harus ada pada satu organisasi akan tetapi, berdasarkan fakta yang ada di lapangan kebanyakan organisasi entrepreneurial setidaknya ada enam prinsip yang digunakan pada praktiknya.

Catalytic Government / Pemerintahan Katalis

Merupakan prinsip pertama, yang menjadi dasar adalah pemerintah katalis dimana apabila pemerintahan diibaratkan sebagai perahu maka pemerintah harusnya menjadi orang yang mengarahkan dibandingkan mengayuh perahu tersebut agar bergerak. Pada pemerintahan dengan model lama untuk menyelesaikan masalah birokrasi dibuat dan diisi oleh pegawai yang bekerja sebagai tenaga sipil dan mereka yang melakukan layanan jasa public. Pemerintahan dengan model entrepreneurial lebih berkonsentrasi kepada kebijakan-kebijakan strategis (dengan kata lain mengarahkan) daripada disibukan dengan hal-hal teknis yang bersifat pelayanan (mengayuh). Dalam upaya mengarahkan tentu diperlukan beberapa kriteria diantaranya adalah pemerintah membutuhkan tenaga orang yang mampu melihat seluruh visi dan mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bersaing dalam mendapatkan sumber daya begitu juga dengan mengayuh dibutuhkan seseorang yang sunguh-sunguh memfokuskan kepada suatu misi dan melakukannya dengan baik. Dari kombinasi antara keduanya inilah maka akan didapat suatu pemerintah entrepreneurial yang diharapkan dapat mecapai tujuan utama.

Pemerintahan milik rakyat

Dalam prinsip ini pemerintah diharapkan sebagai bagian yang memberi wewenang ketimbang melayani. Yang dimaksud disini adalah pemerintah harusnya adalah sebagai badan yang menumbuhkan inisiatif masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat,kelompok persaudaraaan dan organisasi social. Hasil yang didapat dari pemerdayaan ini adalah agar diharapkan masyarakat memiliki iklim partisipasi aktif dalam mengontrol pemerintah sehingga akan muncul rasa bahwa pemerintah adalah milik rakyat. Tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah meskipun telah didorong kepada masyarakat (berupa kepemilikan dan kontrol) tidak menjadikannya hilang atau berakhir pemerintah tetap mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan telah terpenuhi.

Knowledge Economic Index

Knowledge Economic Index is a tool create as benchmarking a country position in the global knowledge economy. The Knowledge Economic Index was created by the World Bank using the Knowledge assessment Methodology. The Knowledge Index or KI is an economic indicator prepared by world bank to measure a country ability to generate, adopt and diffuse knowledge. he Knowledge Economy Index (KEI) takes into account whether the environment is conducive for knowledge to be used effectively for economic development. It is an aggregate index that represents the overall level of development of a country or region towards the Knowledge Economy. The KEI is calculated based on the average of the normalized performance scores of a country or region on all 4 pillars related to the knowledge economy - economic incentive and institutional regime, education and human resources, the innovation system and ICT. The pillar or framework to create a knowledge economy framework are :

An economic and institutional regime to provide incentives for the efficient use of existing and new knowledge and the flourishing of entrepreneurship;

An educated and skilled population to create, share, and use knowledge well;

An efficient innovation system of firms, research centers, universities, consultants and other organizations to tap into the growing stock of global knowledge, assimilate and adapt it to local needs, and create new technology;

Information and communication technology to facilitate the effective creation, dissemination, and processing of information.

The List of KEI and KI can be seen at world bank website. For now the rank 1 country in KEI and KI are Sweden with KEI score 9.43 and KI score 9.38. At the second place are Finland with 9.33 (KEI) and 9.22 (KI). Taiwan,China have the highest KEI and KI score among other Asian Country the KEI for Taiwan are 8.77 and 9.10 for KI. Indonesia on the other hand only rank 108 with 3.11 (KEI) and 2.99 (KI) it lower than Vietnam with 3.40 (KEI) and 3.60 (KI).

source :

• http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
• http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_Economic_Index

Global Warming

 

Today the climate change are serious issue with the change of global climate people around the world now are beggining to feel the impact it cause. Many theories are tried  to explain why the climate changing, altough the climate are naturaly change because local temperatures fluctuate naturally, but now over the past 50 years the average global temperature has increased at the fastest rate in recorded history one theories are suggest that the one changing the temperature are cause by the global warming. Global Warming cause by Carbon dioxide and other air pollution that is collecting in the atmosphere like a thickening blanket, trapping the sun's heat and causing the planet to warm up. Even tough our planet naturally release the carbon dioxide such as form the eruption but the carbon dioxide that are gather in atmosphere approximately 90 % are coming from human activities such as using fossil fuels and deforestation. Many Expert thinks that if we don't begun to find alternative to stop the temperature to rising then there will be many bad things that are going to happen example : in 2002, Colorado, Arizona and Oregon endured their worst wildfire seasons ever. The same year, drought created severe dust storms in Montana, Colorado and Kansas, and floods caused hundreds of millions of dollars in damage in Texas, Montana and North Dakota. Since the early 1950s, snow accumulation has declined 60 percent and winter seasons have shortened in some areas of the Cascade Range in Oregon and Washington.  In 2002, Colorado, Arizona and Oregon endured their worst wildfire seasons ever. The same year, drought created severe dust storms in Montana, Colorado and Kansas, and floods caused hundreds of millions of dollars in damage in Texas, Montana and North Dakota. Since the early 1950s, snow accumulation has declined 60 percent and winter seasons have shortened in some areas of the Cascade Range in Oregon and Washington. Now we must think that the effect of the global warming are not only affect the industrialized country but also it will affect all country so even if your live in a country that are using the green technology or even have a eco friendly enviroment your country are still affected by the effect of global warming sure it still help our planet but without our self awareness then is still difficult to fully stop the global warming effect.

    source :
http://www.nrdc.org/globalWarming/solutions/default.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming#Observed_and_expected_environmental_effects
http://www.greenscroll.org/images/global-warming.jpg

TOEFL

TOEFL, or Test Of English as a Foreign Language (or TOEFL , pronounced "toe-full") evaluates the potential success of an individual to use and understand standard American English at a college level. The test is designed and administered by Educational Testing Service (ETS), and TOEFL is a registered trademark of ETS. It was developed to address the problem of ensuring English language proficiency for non-native speakers wishing to study at U.S. universities. It has become an admission requirement for non-native English speakers at many English-speaking colleges and universities. Additionally, institutions such as government agencies, licensing bodies, businesses, or scholarship programs may require this test. TOEFL scores are valid for two years, after then they are no longer reported. 
The history of TOEFL test was begun in 1962 when a national council made up of representatives of thirty government and private organizations was formed to address the problem of ensuring English language proficiency for non-native speakers wishing to study at U.S. universities. It developed under direction Dr Charles.A. Ferguson at Center of Applied Linguistik and was first administered in 1964 by the Modern Language Association financed by grants from the Ford Foundation and Danforth Foundation.
In 2005 The TOEFL IBT or Internet Based Test was begun to replace both paper based and computer based. At Internet Based Text it divided to :

1. Reading, consists of 3–5 passages, each approximately 700 words in length and questions about the passages. The passages are on academic topics; they are the kind of material that might be found in an undergraduate university textbook. Passages require understanding of rhetorical functions such as cause-effect, compare-contrast and argumentation. Students answer questions about main ideas, details, inferences, essential information, sentence insertion, vocabulary, rhetorical purpose and overall ideas. New types of questions in the TOEFL iBT test require filling out tables or completing summaries. Prior knowledge of the subject under discussion is not necessary to come to the correct answer.

2. Speaking,  consists of six tasks: two independent tasks and four integrated tasks. In the two independent tasks, test-takers answer opinion questions on familiar topics. They are evaluated on their ability to speak spontaneously and convey their ideas clearly and coherently. In two of the integrated tasks, test-takers read a short passage, listen to an academic course lecture or a conversation about campus life and answer a question by combining appropriate information from the text and the talk. In the two remaining integrated tasks, test-takers listen to an academic course lecture or a conversation about campus life and then respond to a question about what they heard. In the integrated tasks, test-takers are evaluated on their ability to appropriately synthesize and effectively convey information from the reading and listening material.

3. Writing, measures a test taker's ability to write in an academic setting and consists of two tasks: one integrated task and one independent task. In the integrated task, test-takers read a passage on an academic topic and then listen to a speaker discuss the same topic and in the independent task, the test-taker must write an essay that states, explains, and supports their opinion on an issue, supporting their opinions or choices, rather than simply listing personal preferences or choices.

4.Listening, consists of six passages 3–5 minutes in length and questions about the passages. These passages include two student conversations and four academic lectures or discussions. A conversation involves two speakers, a student and either a professor or a campus service provider. A lecture is a self-contained portion of an academic lecture, which may involve student participation and does not assume specialized background knowledge in the subject area. Each conversation and lecture stimulus is heard only once.

reference :

1. http://en.wikipedia.org/wiki/TOEFL#History
2. http://www.ets.org/toefl/ibt/scores